PKBM Harapan Bangsa

148 Peserta didik paket C Setara SMA telah mengikuti Sumatif Akhir jenjang selama 1 pekan

PRESS RELEASE
Pelaksanaan Asesmen Sumatif Pendidikan Kesetaraan Jenjang DIKMEN Kelas XII Setara SMA PKBM Harapan Bangsa

PKBM Harapan Bangsa telah melaksanakan Asesmen Sumatif Jalur Pendidikan Kesetaraan Jenjang DIKMEN Kelas XII Setara SMA yang berlangsung pada 9 Maret hingga 13 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara online (daring) dan berjalan dengan tertib, lancar, serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Asesmen ini diikuti oleh seluruh peserta didik kelas XII yang berjumlah 148 orang. Pelaksanaan secara daring memungkinkan peserta didik mengikuti asesmen dengan lebih fleksibel tanpa mengurangi standar penilaian yang telah ditetapkan dalam pendidikan kesetaraan.

Kegiatan asesmen sumatif ini bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan kesetaraan tingkat menengah. Selain itu, asesmen ini juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan program pendidikan setara SMA.

Pihak penyelenggara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik, tutor, serta panitia pelaksana yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sukses.

Dengan terlaksananya asesmen sumatif ini, diharapkan seluruh peserta didik dapat memperoleh hasil terbaik serta melanjutkan langkah menuju jenjang pendidikan atau dunia kerja dengan bekal kompetensi yang telah diperoleh selama mengikuti program pendidikan kesetaraan di PKBM Harapan Bangsa.

Usai pelaksanaan Asesmen Sumatif Pendidikan Kesetaraan Jenjang DIKMEN Kelas XII Setara SMA yang berlangsung pada 9–13 Maret 2026, Direktur PKBM Harapan Bangsa, Petrus Allung, SH, memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta didik kelas XII.

Dalam arahannya, beliau mendorong para peserta didik yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi agar segera melakukan registrasi Program KIP Kuliah. Menurutnya, kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para lulusan yang memiliki potensi dan prestasi, namun menghadapi kendala biaya pendidikan.

PKBM Harapan Bangsa juga akan membuka layanan pendampingan registrasi KIP Kuliah secara gratis, mulai dari proses pendaftaran, akses akun, hingga pendampingan dalam memilih program studi yang sesuai dengan peluang pasar kerja.

Pendampingan tersebut akan ditangani langsung oleh tim PKBM Harapan Bangsa, dengan mentor utama Direktur PKBM Harapan Bangsa, Petrus Allung, SH.

Lebih lanjut disampaikan bahwa layanan pendampingan ini tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik PKBM Harapan Bangsa, tetapi juga dibuka secara umum bagi seluruh lulusan SMA, SMK, MA, maupun Paket C. Sasaran utama pendampingan adalah para lulusan tahun 2024, 2025, serta calon lulusan tahun 2026.

Direktur PKBM Harapan Bangsa menegaskan bahwa program pendampingan ini merupakan bentuk kepedulian untuk mendorong lebih banyak anak-anak Nusa Tenggara Timur yang berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meskipun memiliki keterbatasan biaya.

“Pendampingan ini kami buka secara gratis bagi seluruh calon mahasiswa yang membutuhkan. Kami ingin mendorong sebanyak mungkin anak-anak NTT yang memiliki potensi agar tidak berhenti sekolah hanya karena kendala biaya,” ujar Petrus Allung, SH.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan anggaran beasiswa sekitar Rp1,6 triliun untuk kuota sekitar 1.200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah, sehingga peluang bagi para lulusan untuk memperoleh bantuan pendidikan tinggi semakin terbuka luas.

Melalui langkah ini, Direktur PKBM Harapan Bangsa berharap dapat menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur.

https://pkbmharapanbangsa.com/kip-kuliah-2026/

Registrasi : KLIK REGISTRASI PENDAMPINGAN SEJAK DINI:

https://forms.zohopublic.com/petrus626/form/DAFTARHADIRPESERTADIDIK/formperma/lW3MP9dN8x0Tmwc-WXDAYkmlsYL5tHV_SqSgA9zT9rs

JADWAL SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES
Jadwal UTBK-SNBT 2026
Registrasi Akun SNPMB Siswa 12 Januari – 07 April 2026
Pendaftaran UTBK-SNBT 25 Maret – 07 April 2026
Pembayaran Biaya UTBK 25 Maret – 08 April 2026
Pelaksanaan UTBK 21 – 30 April 2026
Pengumuman Hasil SNBT 25 Mei 2026
Masa Unduh Sertifikat UTBK 02 Juni – 31 Juli 2026
Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan dimulai dan diakhiri pukul 15.00 WIB.
Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju.

ZOOM PENDAMPINGAN KLIK JOIN :

PKBM Harapan Bangsa is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PENDAMPINGAN KIP KULIAH 2026

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86011699591?pwd=X9bwvNMUrK6za97HqEqdPvZSxmyT5c.1

Meeting ID: 860 1169 9591
Passcode    : KIP-KULIAH

TAHAPAN JADWAL :

1. Minggu: 09 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
2. Rabu: 12 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
3. Sabtu: 15 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
4. Rabu: 19 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
5. Rabu: 21 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
6. Rabu: 25 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
7. Rabu: 28 Maret 2026 Jam : 19.30-selesai
8. Rabu: 1 April 2026 Jam : 19.30-selesai
9. Rabu: 4 April 2026 Jam : 19.30-selesai
10. Rabu: 7 April 2026 Jam : 19.30-selesai

Catatan:

Peserta yang diperbolehkan Join Pendampingan adalah Khusus Peserta yang Telah Melakukan Registrasi dan Upload Berkas yang diajukan dan diteliti, serta dianggap layak didampingi memberikan Peningkatan Literasi digital dan Pemahaman, mengakses Program KIP Kuliah

Education News.

#CLC-PKBM Harapan Bangsa#

Pengembangan kurikulum sangat penting, terutama dalam penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan, karena kurikulum menjadi arah utama proses pembelajaran. Berikut penjelasannya secara ringkas dan jelas:

1. Menyesuaikan Pendidikan dengan Perkembangan Zaman

Pengembangan kurikulum memastikan pendidikan selalu relevan dengan:

• Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

• Kebutuhan dunia kerja dan kehidupan nyata

• Tantangan global abad ke-21 (berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi)

Kurikulum Merdeka memberi ruang agar sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan konteks zaman dan lingkungan peserta didik.

2. Mengakomodasi Keberagaman Peserta Didik

Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik berbeda (daerah, budaya, kemampuan siswa).
Kurikulum Merdeka penting karena:

• Pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik

• Guru dapat menyesuaikan metode dan materi sesuai kebutuhan Murid

• Menghargai perbedaan minat, bakat, dan potensi Murid

3. Mendorong Kemandirian dan Kreativitas Sekolah

Pengembangan Kurikulum Merdeka memberi otonomi kepada satuan pendidikan untuk:

• Mengembangkan kurikulum operasional sekolah

• Merancang pembelajaran kontekstual

• Berinovasi tanpa terikat terlalu kaku pada aturan administratif

Hal ini membuat sekolah lebih kreatif dan bertanggung jawab atas mutu pendidikannya.

4. Membentuk Profil Pelajar Pancasila

Kurikulum Merdeka menekankan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, yaitu:

• Beriman dan berakhlak mulia

• Berkebinekaan global

• Gotong royong

• Mandiri

• Bernalar kritis

• Kreatif

Pengembangan kurikulum penting agar nilai-nilai ini benar-benar terintegrasi dalam pembelajaran, bukan hanya teori.

5. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Dengan kurikulum yang terus dikembangkan:

• Pembelajaran lebih bermakna dan tidak hanya mengejar nilai

• Penilaian lebih menekankan proses dan kompetensi

• Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi materi

Kesimpulan

Pengembangan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang fleksibel, relevan, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik akademik maupun karakter.

Kami memfasilitasi satuan pendidikan yang mengalami kendala dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum melalui penyediaan kurikulum yang berbasis kearifan lokal dan berpusat pada peserta didik. bagi yang berminat silahkan mengisi Form permohonan File desain pengembangan kurikulum merdeka siap pakai klik isi form :

Opini : Pendidikan yang memerdekakan

1. Opini kritis tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan kesetaraan yang belum setara:

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan kesetaraan secara normatif bertujuan mulia, yaitu memberikan kesempatan belajar bagi warga yang terpinggirkan dari jalur pendidikan formal. Namun dalam praktiknya, pendidikan kesetaraan masih belum diperlakukan setara baik dari sisi pendanaan, pengakuan mutu, maupun perhatian kebijakan.

Program Paket A, B, dan C kerap diposisikan sebagai “pilihan kedua”, dengan dukungan anggaran yang minim, sarana prasarana terbatas, serta kesejahteraan tutor yang jauh tertinggal dibanding guru sekolah formal. Hal ini menciptakan ironi: pendidikan yang disebut kesetaraan justru berjalan dalam kondisi yang tidak setara.

Selain itu, kebijakan yang cenderung seragam dan administratif sering mengabaikan karakteristik warga belajar yang beragam—pekerja, orang dewasa, komunitas marginal—yang membutuhkan pendekatan fleksibel, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata. Akibatnya, tujuan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga belajar belum sepenuhnya tercapai.

Pemerintah perlu melakukan perubahan paradigma: pendidikan kesetaraan bukan sekadar pelengkap sistem formal, melainkan bagian strategis dari pembangunan sumber daya manusia. Kesetaraan harus dimaknai tidak hanya pada ijazah, tetapi pada kualitas layanan, penghargaan terhadap pendidik, dan keberlanjutan program. Tanpa itu, pendidikan kesetaraan akan terus berada di pinggiran kebijakan, jauh dari makna “setara” yang sesungguhnya.

Pemerintah kerap menyatakan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidik melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun komitmen tersebut menjadi paradoks ketika pendidik kesetaraan di PKBM dan SKB justru dibatasi aksesnya melalui berbagai regulasi administratif. Alih-alih memperluas kesempatan, pemerintah seakan bersembunyi di balik aturan untuk membenarkan ketidakadilan kebijakan.

Pendidik kesetaraan menjalankan peran yang tidak kalah strategis dibanding guru formal: mendidik warga belajar putus sekolah, pekerja, hingga kelompok rentan. Namun realitasnya, status non-formal dijadikan alasan untuk menutup pintu PPG—mulai dari syarat NUPTK, pengakuan satuan pendidikan, hingga skema formasi yang tidak inklusif. Regulasi yang seharusnya menjadi alat perlindungan mutu justru berubah menjadi alat eksklusi.

2. Pembatasan Hak Akses PPG bagi Pendidik Kesetaraan PKBM dan SKB

Ketika pemerintah terus menggaungkan kesetaraan pendidikan, pembatasan akses PPG bagi pendidik PKBM dan SKB menunjukkan adanya diskriminasi kebijakan. Profesionalisme pendidik tidak ditentukan oleh label lembaga formal atau non-formal, melainkan oleh kompetensi, pengalaman, dan dampak pembelajaran yang dihasilkan.

Jika pemerintah sungguh ingin meningkatkan kualitas pendidikan nasional, maka akses PPG harus dibuka secara adil dan proporsional bagi seluruh pendidik, termasuk pendidik kesetaraan. Tanpa keberpihakan nyata, regulasi hanya akan menjadi tameng birokrasi yang melanggengkan ketimpangan, dan pendidikan kesetaraan akan terus diposisikan sebagai kelas dua dalam sistem pendidikan nasional.

3. Mengingat yang Lupa: Roh Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional sejatinya lahir dari cita-cita luhur: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia. Namun hari ini, kita patut bertanya—apakah roh pendidikan nasional itu masih diingat, atau justru perlahan dilupakan di tengah hiruk-pikuk regulasi, target angka, dan jargon reformasi?

Pendidikan semakin terjebak pada orientasi administratif: kelulusan, akreditasi, asesmen, dan sertifikasi. Sementara nilai-nilai dasar seperti keadilan, keberpihakan pada yang tertinggal, dan penghargaan terhadap proses belajar sering terpinggirkan. Akibatnya, pendidikan berjalan rapi di atas kertas, tetapi kering dalam makna.

Roh pendidikan nasional seharusnya hidup dalam keberpihakan kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi jalur formal atau nonformal. Namun praktik kebijakan menunjukkan adanya hierarki tersembunyi: siapa yang dianggap “utama” dan siapa yang “pelengkap”. Pendidikan kesetaraan, komunitas belajar, dan ruang-ruang alternatif masih diperlakukan sebagai pinggiran, bukan bagian utuh dari sistem.

Ketika guru dan pendidik lebih sibuk memenuhi syarat administratif daripada mendampingi proses tumbuh peserta didik, saat itulah roh pendidikan mulai dilupakan. Pendidikan kehilangan jiwanya ketika manusia direduksi menjadi angka, dan belajar direduksi menjadi kewajiban, bukan kebutuhan.

Mengingat kembali roh pendidikan nasional berarti mengembalikan pendidikan pada tujuan hakikinya: membebaskan, memberdayakan, dan memanusiakan. Negara tidak cukup hadir sebagai pengatur, tetapi harus menjadi penjamin keadilan pendidikan. Tanpa itu, pendidikan nasional hanya akan menjadi sistem besar yang berjalan, namun kehilangan ruh yang seharusnya menghidupkannya.

Solusi Mengembalikan Roh Pendidikan Nasional

1. Perubahan Paradigma Kebijakan

Pemerintah perlu menggeser paradigma dari pendidikan yang berorientasi administrasi dan angka menuju pendidikan yang berorientasi keadilan, kebermaknaan, dan dampak sosial. Regulasi tidak cukup hanya mengatur, tetapi harus memastikan tidak ada warga belajar dan pendidik yang tersisih karena status jalur pendidikan.

Solusi konkret:

1. Audit kebijakan pendidikan untuk mengidentifikasi regulasi diskriminatif.
2. Menjadikan prinsip keadilan pendidikan sebagai indikator utama kebijakan, bukan pelengkap.

2. Kesetaraan Nyata antara Formal dan Nonformal

Pendidikan kesetaraan (PKBM, SKB, komunitas belajar) harus diakui setara dalam kualitas layanan, bukan sekadar setara pada ijazah.

Solusi konkret:

1. Membuka akses PPG bagi pendidik kesetaraan secara adil dan proporsional.
2. Menyetarakan dukungan anggaran, sarana, dan pengembangan SDM pendidik.
3. Mengakui pengalaman mengajar di jalur nonformal sebagai kompetensi profesional.

3. Penyederhanaan Administrasi Pendidikan

Beban administratif yang berlebihan telah menjauhkan pendidik dari esensi mendidik.

Solusi konkret:

1. Menyederhanakan laporan, akreditasi, dan pelaporan digital.
2. Memisahkan fungsi pendampingan mutu dengan fungsi pengawasan administratif.
3. Memberi ruang otonomi pedagogik bagi pendidik.

4. Penguatan Peran Pendidik sebagai Subjek

Guru dan pendidik harus diposisikan sebagai subjek perubahan, bukan objek kebijakan.

Solusi konkret:

1. Melibatkan pendidik kesetaraan dalam perumusan kebijakan.
2. Memberi perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak.
3. Menyediakan pengembangan profesional berbasis kebutuhan nyata lapangan.

5. Pendidikan Berbasis Konteks dan Kemanusiaan kebutuhan nyata lapangan.

Pendidikan harus relevan dengan realitas hidup peserta didik.

Solusi konkret:

1. Mengembangkan kurikulum kontekstual, fleksibel, dan berbasis kehidupan.
2. Menguatkan pendidikan karakter, literasi sosial, dan kecakapan hidup.
3. Menghargai keberagaman latar belakang usia, budaya, dan kondisi sosial.

6. Negara Hadir sebagai Penjamin, Bukan Sekadar Pengatur

Roh pendidikan akan hidup ketika negara benar-benar hadir untuk yang tertinggal.

Solusi konkret:

1. Keberpihakan anggaran bagi wilayah dan kelompok marginal.
2. Sistem monitoring yang menilai dampak sosial, bukan hanya kepatuhan regulasi.
3. Kolaborasi negara–masyarakat–komunitas secara setara.

Penutup

Mengembalikan roh pendidikan nasional bukan pekerjaan teknis semata, melainkan keputusan moral dan politik. Pendidikan harus kembali pada jati dirinya: memanusiakan manusia dan mencerdaskan bangsa tanpa kecuali.